KUNJUNGAN WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI (WKPT) BANDA ACEH
PENGAMBILAN SUMPAH DAN PELANTIKAN WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
MAHKAMAH AGUNG MENDENGAR SECARA VIRTUAL
RAPAT BULANAN MEI 2020
RAPAT BULANAN APRIL 2020
KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA LANTIK Dr. H. AMRIL, S.H., M.Hum. SEBAGAI KETUA PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN DAN PELANTIKAN HAKIM PENGADILAN NEGERI BIREUEN
PENGADILAN NEGERI BIREUEN GELAR SIDANG PERKARA PIDANA SECARA ONLINE
PENYEMPROTAN DISINFECTANT DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI BIREUEN
PENGADILAN NEGERI BIREUEN MENERAPKAN PHYSICAL DISTANCING GUNA CEGAH VIRUS CORONA (COVID-19)
SOSIALISASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI (PERMA)
Lebih lanjut
MENJAGA INTEGRITAS BADAN PERADILAN UMUM
PENYAMPAIAN PENYEMPURNAAN TEMA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE -74 KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019
PERINGATAN HARI ULANG TAHUN MAHKAMAH AGUNG YANG KE 74
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) UNTUK PEMBAYARAN TUNJANGAN KHUSUS KINERJA DAN THR TENAGA HONORER TA 2019
HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 SEBAGAI HARI LIBUR NASIONAL
PEMANGGILAN PESERTA PENDIDIKAN & PELATIHAN TERPADU SERTIFIKASI SPPA
PERMINTAAN ADK RKA-K/L DAN DATA DUKUNG TA 2020
UPACARA BENDERA MEMPERINGATI HUT MA RI KE 73
PEMBERITAHUAN LIBUR NASIONAL
Lebih lanjut
LEGALITAS TANDA TANGAN ELEKTRONIK PEJABAT DALAM RANGKA MENDUKUNG E-GOVERNMENT
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK DAN WBBM PADA PENGADILAN DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM
INFOGRAFIS E-COURT MAHKAMAH AGUNG RI
KETUA KAMAR PEMBINAAN MA : “INOVASI PELAYANAN PERADILAN TINGKATKAN KEPERCAYAAN PUBLIK”
Lebih lanjut
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Syarat dan Tata Cara Pengaduan
Syarat dan Tata Cara Pengaduan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
e-Court Mahkamah Agung RI
Layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas