
UPACARA PERINGATAN HARI GURU NASIONAL & HUT PGRI KE-78 TAHUN 2023
RAPAT SOSIALISASI PENANGANAN PENGADUAN & PENGUATAN SISTEM PENGAWASAN
KEGIATAN PENGAWASAN, EVALUASI KINERJA & PENJAMINAN MUTU PADA PENGADILAN NEGERI BIREUEN OLEH PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
TURNAMEN FUTSAL PIALA PENGADILAN NEGERI BIREUEN CUP I
PN BIREUEN MELAKSANAKAN UPACARA PERINGATAN HUT KE-78 MAHKAMAH AGUNG RI
UPACARA BENDERA HUT KE-78 KEMERDEKAAN RI TAHUN 2023
PEKAN OLAHRAGA PENGADILAN NEGERI BIREUEN
KEGIATAN PENGUATAN IMPLEMENTASI NOTA KESEPAHAMAN & PERJANJIAN KERJA SAMA MAHMAKAH AGUNG RI DENGAN PT. POS INDONESIA (Persero)
KETUA PN BIREUEN HADIRI PISAH SAMBUT KAPOLRES BIREUEN
DISKUSI RECLASSERING NEDERLAND TENTANG PENANGANAN PERKARA BERDASARKAN PRINSIP KEADILAN RESTORATIF
Lebih lanjut
RELAAS PANGGILAN NOMOR 10/Pdt.G/2023 PN Sgi
PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN 1444 H
PENGUMUMAN PEMENANG LEMBAGA PEMBERI LAYANAN POSBAKUM T.A. 2023
JADWAL PELAKSANAAN VERIFIKASI KEASLIAN DOKUMEN & WAWANCARA CALON JASA KONSULTAN POSBAKUM T.A. 2023
PENGUMUMAN SELEKSI JASA KONSULTAN POSBAKUM T.A. 2023
PENGUMUMAN PEMENANG LEMBAGA PEMBERI LAYANAN POSBAKUM T.A. 2022
PENGUMUMAN PELAKSANAAN VERIFIKASI KEASLIAN DOKUMEN & WAWANCARA POSBAKUM
PENGUMUMAN SELEKSI CALON LEMBAGA PEMBERI LAYANAN POSBAKUM T.A. 2022
PENGUMUMAN PERMOHONAN PENANGANAN HARTA KEKAYAAN
Lebih lanjut
PENYADAPAN DITINJAU DARI ASPEK HUKUM DI INDONESIA
MENGADILI PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM
POLITIK HUKUM PIDANA INDONESIA TENTANG PIDANA MATI DALAM KUHP BARU
PENGAWASAN MODEL KERJASAMA KOMISI YUDISIAL, KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
Lebih lanjut




Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Syarat dan Tata Cara Pengaduan
Syarat dan Tata Cara Pengaduan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
e-Court Mahkamah Agung RI
Layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas