A. Landasan Hukum dan Kebijakan

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009.
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

  B. Pelayanan Bantuan Hukum

1. Pengadilan Negeri Bireuen menyediakan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum) pada Pengadilan Negeri Bireuen.
2. Pelayanan Posbakum pada Pengadilan Negeri Bireuen dilaksanakan melalui kerjasama dengan lembaga penyedia bantuan hukum yang akan menyediakan Advokat Piket yang bertugas memberikan layanan hukum, antara lain sebagai berikut :

• Bantuan pengisian formulir permohonan bantuan hukum;
• Bantuan pembuatan dokumen hukum;
• Advis, konsultasi hukum dan bantuan hukum lainnya baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata;
• Rujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bireuen untuk pembebasan pembayaran biaya perkara sesuai syarat yang berlaku;
• Rujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bireuen untuk mendapat bantuan jasa advokat sesuai syarat yang berlaku.

1. SK No. 4_KPN BIR_SK_I_2016 tentang PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON LEMBAGA PEMBERI LAYANAN POSBAKUM PADA PN_BIREUEN
2. PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PENGADILAN NEGERI BIREUEN DENGAN LEMBAGA PEMBERI LAYANAN POSBAKUM