Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 157IKPN Bir/SK/XII/2022 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum dan Rapat Verifikasi Dokumen Penawaran Calon Lembaga .......

Sehubungan dengan akan dilaksanakan Seleksi Jasa Konsultan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Tahun Anggaran 2023 pada Pengadilan Negeri Bireuen, maka Panitia telah menentukan persyaratan Seleksi Jasa Konsultan Pos Bantuan Hukum, .......

Berdasarkan Surat keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor:108/KPN Bir/SK/XII/2021 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) dan Berdasarkan Berita Acara Penilaian Verifikasi dan .......

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 108/KPN Bir/SK/XII/2021 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) dan Rapat Seleksi Administrasi Calon Lembaga .......

Berdasarkan Amanat Pasal 23 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan dan Surat keputusan Ketua Pengadilan Negeri .......

Berdasarkan Nomor Register 1/P-TPPU/2021/PN Bir, Pengadilan Negeri Bireuen menerima permohonan Penanganan Harta Kekayaan yang diajukan oleh Badan Narkotika Republik Indonesia. Download Disini. .......

Berdasarkan Berita Acara Pemenang Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pangadilan Negeri Bireuen pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2021 dengan ini diumumkan bahwa yang paling memenuhi kriteria dan .......

Bireuen - Humas/PTIP : Pengadilan Negeri Bireuen membuka Pendaftaran bagi Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM). Untuk lebih jelas berikut suratnya: Pengumuman Posbakum .......

Menunjuk Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umurn Nomor   114/DJU/SK/PP.01.3.lll/2017 Tentang Penunjukan Peserta Bimbingan Teknis Pengendalian dan Penanganan Berkas Perkara Pidana dalam rangka Program Kegiatan Pelaksanaan DIPA .......

Sehubungan dengan permintaan Badan Pemerikasa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Konsinyasi, Uang Titipan Pidana dan PHI, dengan ini kami minta agar seluruh pengadilan negeri segera mengirimkan kepada kami .......