SOSIALISASI SURAT TERCATAT DI PN BIREUEN
PN BIREUEN DAN PUSKESMAS KOTA JUANG JALIN KERJA SAMA
PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN & PELANTIKAN PANMUD, PP & JS
PENANDATANGANAN MoU DENGAN DISDUKCAPIL KABUPATEN BIREUEN
PENGADILAN NEGERI BIREUEN JATUHKAN PUTUSAN LEPAS DALAM PERKARA DUGAAN PENELANTARAN ANAK
PN BIREUEN GELAR PENGAJIAN TADARUS AL-QUR’AN
PN BIREUEN TANDATANGANI MOA DENGAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)
PAKTA INTEGRITAS & KOMITMEN BERSAMA TAHUN 2026
PENANDATANGANAN PERJANJIAN KERJASAMA POSBAKUM
PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN & PELANTIKAN PP PN BIREUEN
Lebih lanjut
PENGUMUMAN LAINNYA
INFORMASI HARTA PAILIT
PENERIMAAN PEGAWAI
PANGGILAN KEPADA PIHAK YANG TIDAK DIKETAHUI ALAMATNYA
LELANG BARANG DAN JASA
HASIL PENELITIAN
PENETAPAN PENYEDIA POSBAKUM PENGADILAN NEGERI BIREUEN T.A. 2026
SELEKSI CALON PENYEDIA POSBAKUM PN BIREUEN T.A. 2026
PENGHENTIAN SEMENTARA PELAYANAN PENGADILAN NEGERI BIREUEN
Lebih lanjut
LANGKAH PROGRESIF: PENGADILAN NEGERI BIREUEN TERAPKAN PENGAKUAN BERSALAH (PLEA BARGAINING) PADA PERKARA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN
MENINGKATKAN KEUNGGULAN PERADILAN
PENYADAPAN DITINJAU DARI ASPEK HUKUM DI INDONESIA
MENGADILI PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM
Lebih lanjut
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal tanggal 30 Agustus 2022 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.
Syarat dan Tata Cara Pengaduan
Syarat dan Tata Cara Pengaduan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
e-Court Mahkamah Agung RI
Layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas


