
RAPAT BULANAN PERIODE MEI TAHUN 2023
PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN & PELANTIKAN KASUBBAG KEPEGAWAIAN & ORTALA SERTA KASUBBAG PTIP
PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN & PELANTIKAN H. ROMI, S.E., S.H., SEBAGAI PANMUD HUKUM
PENGAMBILAN SUMPAH & PELANTIKAN JULIANI, S.H., & RIZQA MAULIDYA, S.H. SEBAGAI PNS
PEMBINAAN OLEH Y.M. KETUA PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
PENGAMBILAN SUMPAH & PELANTIKAN RURIANSYAH HARAHAP, A.Md., A.B. SEBAGAI PNS
PENANDATANGANAN KONTRAK KERJA TENAGA PPNPN T.A. 2023
MONEV PENGUKURAN KERJA INTERNAL TRIWULAN IV TAHUN 2022
PENANDATANGANAN MoU POSBAKUM T.A. 2023
PEMBACAAN & PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS TAHUN 2023
Lebih lanjut
PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN 1444 H
PENGUMUMAN PEMENANG LEMBAGA PEMBERI LAYANAN POSBAKUM T.A. 2023
JADWAL PELAKSANAAN VERIFIKASI KEASLIAN DOKUMEN & WAWANCARA CALON JASA KONSULTAN POSBAKUM T.A. 2023
PENGUMUMAN SELEKSI JASA KONSULTAN POSBAKUM T.A. 2023
PENGUMUMAN PEMENANG LEMBAGA PEMBERI LAYANAN POSBAKUM T.A. 2022
PENGUMUMAN PELAKSANAAN VERIFIKASI KEASLIAN DOKUMEN & WAWANCARA POSBAKUM
PENGUMUMAN SELEKSI CALON LEMBAGA PEMBERI LAYANAN POSBAKUM T.A. 2022
PENGUMUMAN PERMOHONAN PENANGANAN HARTA KEKAYAAN
PENGUMUMAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN 1442 H/2021 M
Lebih lanjut
RASA TAKUT MENGINTERVENSI DAN MENGOKOHKAN KEMANDIRIAN HAKIM
PEMBARUAN PERADILAN SEBAGAI IKHTIAR MEWUJUDKAN COURT EXCELLENCE
LEGALITAS TANDA TANGAN ELEKTRONIK PEJABAT DALAM RANGKA MENDUKUNG E-GOVERNMENT
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK DAN WBBM PADA PENGADILAN DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM
Lebih lanjut




Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Syarat dan Tata Cara Pengaduan
Syarat dan Tata Cara Pengaduan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
e-Court Mahkamah Agung RI
Layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas