UPACARA PENURUNAN BENDERA HUT KE-79 KEMERDEKAAN RI DI KABUPATEN BIREUEN
UPACARA PENGIBARAN BENDERA HUT KE-79 KEMERDEKAAN RI DI TINGKAT KABUPATEN BIREUEN
PN BIREUEN GELAR UPACARA BENDERA HUT KE-79 KEMERDEKAAN RI
RAPAT KERJA DENGAN FCFCOA SECARA VIRTUAL
UPACARA PERINGATAN HARKITNAS KE-116 TAHUN
CLOSING MEETING PENGAWASAN & ASSESMENT AMPUH SEMESTER I TAHUN 2024
OPENING MEETING PENGAWASAN & ASSESMENT AMPUH SEMESTER I TAHUN 2024
SOSIALISASI & MONITORING PENYELESAIAN PERKARA ELEKTRONIK
RAPAT HASIL EVALUASI SAKIP
PELAKSANAAN KEGIATAN P4GN TAHUN 2024
Lebih lanjut
RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN KEPADA TURUT TERGUGAT VI
PEMENANG LEMBAGA PEMBERI LAYANAN POSBAKUM T.A. 2024
JADWAL PELAKSANAAN TES KUALIFIKASI VERIFIKASI KEASLIAN DOKUMEN & WAWANCARA CALON POSBAKUM T.A. 2024
PENGUMUMAN PENDAFTARAN POSBAKUM T.A. 2024
RELAAS PANGGILAN NOMOR 10/Pdt.G/2023 PN Sgi
PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN 1444 H
PENGUMUMAN PEMENANG LEMBAGA PEMBERI LAYANAN POSBAKUM T.A. 2023
JADWAL PELAKSANAAN VERIFIKASI KEASLIAN DOKUMEN & WAWANCARA CALON JASA KONSULTAN POSBAKUM T.A. 2023
PENGUMUMAN SELEKSI JASA KONSULTAN POSBAKUM T.A. 2023
Lebih lanjut
PENYADAPAN DITINJAU DARI ASPEK HUKUM DI INDONESIA
MENGADILI PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM
POLITIK HUKUM PIDANA INDONESIA TENTANG PIDANA MATI DALAM KUHP BARU
PENGAWASAN MODEL KERJASAMA KOMISI YUDISIAL, KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
Lebih lanjut
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Lebih LanjutSyarat dan Tata Cara Pengaduan
Syarat dan Tata Cara Pengaduan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.
Lebih LanjutBantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Lebih Lanjute-Court Mahkamah Agung RI
Layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.
Lebih LanjutPelayanan Prima, Putusan Berkualitas